Layanan Publik

Zona Integritas

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Layanan Publik

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI BITUNG
KELAS IB

 

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Bitung, Bapak Muhammad Alfi Sahrin Usup., SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Bitung menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Berikut merupakan dokumentasi foto-foto pembangunan pada Pengadilan Negeri Bitung.

Survei Kepuasan Masyarakat

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Layanan Publik

KATA PENGANTAR

 

Salam Sejahtera untuk kita semua

Publik / Masyarakat sekarang sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bitung mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Bitung Kota Bitung, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Bitung dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Bitung..

                                                                                   Bitung, 7 Januari 2019

 

                                                               KORDINATOR SURVEY/ PENGAWAS SURVEY

                                                                                  HERMAN SIREGAR, SH,MH



Attachments:

 

Survei Persepsi Korupsi

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Layanan Publik

Latar Belakang - Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka  meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Metodologi - Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data 120 responden. 

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi:

  1. Manipulasi Peraturan
  2. Penyalahgunaan Jabatan
  3. Menjual Pengaruh
  4. Transparansi Biaya
  5. Transaksi Rahasia
  6. Biaya Tambahan
  7. Hadiah
  8. Transparansi Pembayaran
  9. Percaloan
  10. Perbuatan Curang

Hasil - Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bitung diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Bitung memiliki Indeks Persepsi Korupsi masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

  1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  7. Indikator Hadiah, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  9. Indikator Percaloan, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi
  10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat persepsi Bersih dari Korupsi

Attachments:

 

SAKIP

Ditulis oleh Web Administrator on . Posted in Layanan Publik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

  1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
  2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
  3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
  4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan


Lampiran:

Jenis Laporan Tanggal
Download this file SAKIP 2017.zip 01-Feb-2018
Download this file SAKIP 2018.zip 25-Jan-2019