HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

Hak Pemohon Informasi

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang berhak:
1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;
3. Mendapatkan salinan lnformasi Publik melaluicpermohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut.
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan

 Kewajiban Pengguna Informasi

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

Hak Pengadilan

Pengadilan Berhak 

1. Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistern informasi pengadilan.

Kewajiban Pengadilan

1. Pengadilan berkewajiban:
1. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
2. menetapkan dan memutakhirkan DIP;
3. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
4. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
5. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini; dan
3. pemenuhan aksesibi litas bagi Penyandang Disabilitas;